Diskusi Virtual dengan UI, Wagub Paparkan Penanganan Covid-19 di NTB

1 post / 0 new
Ihsan
Diskusi Virtual dengan UI, Wagub Paparkan Penanganan Covid-19 di NTB

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi narasumber kegiatan diskusi virtual dan sharing dengan Universitas Indonesia (UI) bertempat di Pendopo Wakil Gubernur, Kamis (11/06/2020). Dalam diskusi ini, UI bekerjasama dengan BNPB akan menyusun sebuah buku yang berisi pengalaman di berbagai daerah di Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19.

Buku ini sendiri kedepannya akan menjadi salah satu media pembelajaran untuk Indonesia sendiri bahkan dunia. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur diminta untuk membagi perkembangan, informasi, serta apa saja yang telah dilakukan NTB dalam menangani pandemi Covid-19. -

 Dimulai dari perkembangan terbaru kasus Covid-19 di NTB. Ia mengungkapkan bahwa kasus positif Covid-19 di NTB justru kebanyakan dari Orang Tanpa Gejala (OTG). Ia juga turut menyoroti kasus anak-anak yang belakangan ini semakin rawan terpapar Covid-19. "Memang kasus di NTB ini, 80 persen itu Orang Tanpa Gejala (OTG), 15 persen kondisinya sedang buruk dan 5 persen itu kasus-kasus tertentu," ungkap Umi Rohmi.

Namun untuk peningkatan kasus anak-anak yang terpapar Covid-19, Ia menjelaskan bahwa Provinsi NTB memang dari awal telah melakukan berbagai antisipasi dan pencegahan dini bagi anak-anak dalam status PDP. Meskipun begitu, Wagub bersyukur karena presentase kesembuhan pasien Covid-19 di NTB menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Di NTB, kasus anaknya agak kelihatan tinggi karena memang sejak awal penanganan kita sudah mulai screening untuk anak-anak dari awal. Jadi, kita tidak hanya tracing anak-anak itu dari keluarganya yang positif saja, tetapi juga dari pasien pneumonia yang ada di Rumah Sakit," jelasnya.

Umi Rohmi kemudian memaparkan keadaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan yang ada di NTB. NTB yang memiliki dua pulau besar Lombok dan Sumbawa harus memastikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di tiap daerah terpenuhi dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Kami juga meyakinkan Pemda di kedua pulau ini bisa survive melayani warganya yang terkena Covid-19, kejadian 10 bulan muharram kami tidak mau mensentralisasi fasilitas kesehatan di Ibukota, tetapi bagaimana sepuluh kabupaten/kota ini survive bisa bertahan dengan fasilitas kesehatan, nakesnya, strategi-strateginya, sesuai dengan kearifan lokal masing-masing sehingga mereka bisa sedapat mungkin menangani," ujarnya.

Lebih lanjut, menanggapi kebanyakan pasien Covid-19 di NTB merupakan OTG, Wagub sendiri menilai hal tersebut memiliki dua sisi yang berbeda. Selain itu juga, hal ini tentu memicu pertanyaan dan kebingungan di tengah masyarakat akan penyakit yang mampu menimpa orang yang tampak sehat-sehat saja.

Untut itu, edukasi masif menjadi hal yang sangat penting untuk digalakan. "Memang di satu sisi, melegakan dalam arti kemungkinan sembuhnya besar, sehingga kita optimis. Akan tetapi di sisi lain, ini juga bisa menimbulkan kelengahan di masyarakat," terang Wagub. Pemerintah pula tidak serta merta menempatkan pasien Covid-19 langsung ke Rumah Sakit rujukan, tetapi bagi yang positif namun dalam kondisi sehat atau OTG diarahkan ke Rumah Sakit Darurat.

Sehingga dengan hal ini, Rumah Sakit mampu fokus melayani pasien yang dalam kondisi gawat darurat yang memang sangat memerlukan pelayanan medis. "Alhamdulillah, sepuluh kabupaten/kota ini mempunyai Rumah Karantina sendiri, jadi tidak terpusat di Mataram tetapi sepuluh kabupaten/kota ada Rumah Sakit Umum Daerahnya kemudian dia juga memiliki Rumah Karantinanya juga," tambahnya. Umi Rohmi juga turut bersyukur di NTB sudah mempunyai tiga laboratorium yang digunakan untuk melakukan uji sampel Covid-19.

Begitu banyak kemudahan yang dirasakan setelah NTB memiliki laboratorium sendiri dibanding saat pertama kali NTB terpapar wabah corona. "Untuk laboratorium, kami di NTB memang ini yang kami perjuangkan sejak awal yakni memiliki laboratorium sendiri dan bisa memeriksa sendiri," tuturnya. Sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan sejumlah regulasi dan kebijakan di masa pandemi Covid-19. Tentunya, hal ini semakin menguatkan imbauan kepada masyarakat akan bahaya Covid-19.

Regulasi-regulasi tersebut juga dapat menjadi acuan bagi setiap kabupaten/kota yang bisa memberikan strategi dan penanganan yang tepat kedepannya. Umi Rohmi juga menegaskan bahwa NTB tidak menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Akan tetapi pengetatan-pengetatan telah dilakukan di berbagai aspek, salah satunya pintu keluar masuk NTB dan lokasi-lokasi pusat keramaian. "Kita tidak bisa bekerja sendiri, kuncinya justru ada di kabupaten/kota karena mereka yang memiliki daerah, sehingga bisa langsung menghandle daerahnya masing-masing," imbuhnya. Selain penanganan Covid-19, pemerintah mendorong anggaran pendapatan belanja daerah itu digunakan untuk bantuan sosial dan pemulihan ekon.