Merespons Oposisi Publik

1 post / 0 new
abas88
Merespons Oposisi Publik

Ekspresi oposisi publik di Indonesia terasa kian menguat dengan adanya silang pendapat penghapusan mural di sejumlah tempat. Mural yang berisikan pesan kritik terhadap upaya penanggulangan pandemi COVID-19 disikapi dingin oleh pemerintah dan aparatur terkait dengan menghapusnya. Pemerintah kemudian menyatakan akan menjawab persoalan publik tersebut dengan kerja. Namun, bentuk kerja itu sendiri belum cukup untuk mereda kegelisahan masyarakat selama PPKM ini.

Lalu, pertanyaan yang perlu dijawab bersama adalah bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi keberadaan oposisi publik ini? Haruskah pendekatan represif menjadi instrumen utamanya? Lalu, pertanyaan yang perlu dijawab bersama adalah bagaimana pemerintah seharusnya menyikapi keberadaan oposisi publik ini? Haruskah pendekatan represif menjadi instrumen utamanya?

Oposisi PublikLehay dan Mazur (1980) telah lama menyatakan bahwa oposisi publik itu lahir dan berkembang akibat adanya isu yang mengancam sustainabilitas hidup kolektif. Gerakan tanpa kekerasan di India pada 1947 untuk melawan kolonialisme, boikot masa untuk mengecam diskriminasi ras di Amerika Serikat pada 1955, maupun gerakan damai pro demokrasi di Polandia pada 1989 menjadi contoh nyata bahwa oposisi publik hadir didasari oleh aspirasi kemanusiaan yang fundamental.

Mencuatnya oposisi publik di Indonesia juga merupakan sinyalemen adanya sumbatan dalam penyaluran aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, aspirasi publik dalam perdebatan UU 19/2019 tentang KPK, misalnya, mental dari meja pembahasan. UU Omnibus Law yang ditolak oleh hampir semua universitas dan akademisi juga telah berlaku. Kali ini, upaya penanggulangan pandemi yang membutuhkan kerja bersama. Lalu pernakah kita bertanya, apakah partai politik dan pemegang kekuasaan benar-benar mendengarkan suara rakyat?

Tentu, persoalannya tidak semudah itu. Kita percaya bahwa pemerintah dengan semua arah kebijakannya akan berusaha keras mengentaskan persoalan publik. Dan itu berarti, semua kebutuhan masyarakat tentu menjadi prioritas pemerintah. Namun hal yang menjadi problem adalah ketika kepentingan politik pragmatis dan oligarkis menguasai keputusan pengambilan kebijakan.

Respons pemerintah terhadap oposisi publik akhirnya kurang mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan humanis. Saling kecurigaan antarpihak pun menguat karena ada hal yang tidak lega dibicarakan. Pihak oposan juga perlu tetap membuka peluang dialog ini. Sebab, selama dasar pergerakan oposan dan kebijakan pemerintah adalah aspirasi rakyat, maka akan ada selalu titik temu di antara keduanya.

Peniruan Demokrasi

Kita semua tidak ingin pemerintahan ini jatuh pada sophisticated authoritarianism dalam konsep Morgenbesser (2020). Bukan hanya musim yang berganti, tetapi juga  mengurangi pegal pada tangan otoritarianisme mengalami transformasi. Gagasan utamanya terletak pada adanya upaya peniruan (mimicry) pada atribut-atribut demokrasi. Mulai dari aspek institusi, sistem kontrol, informasi, pembangunan, dan kebijakan luar negeri. Namun, hal itu bertujuan untuk menyamarkan tindakan yang sebenarnya kontraproduktif dengan demokrasi.