Tinjauan Komunikasi Publik

1 post / 0 new
abas88
Tinjauan Komunikasi Publik

Sistem politik yang berlangsung di tanah air sangatlah menarik untuk terus dikaji. Sejak masa pemerintahan presiden Soekarno dilanjutkan dengan pemerintahan orde baru presiden Soeharto tentu saja menarik perhatian dan catatan besar bagi kondisi perpolitikan di Indonesia pada hari ini.

Kemudian rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberi nama masa pemerintahannya sebagai era reformasi dari pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan reformasi juga masih meninggalkan banyak catatan besar yang harus diselesaikan.

Meskipun demikian setiap era yang berlangsung memiliki kelebihan dan kekurangan dari berbagai sudut pandang pemikiran. Tentu saja catatan-catatan kekurangan yang ada semestinya menjadi perhatian serius bagi pemerintahan presiden Joko Widodo saat ini.

Kepercayaan publik merupakan hal penting yang harus dijaga oleh pemerintah. Adapun aktor yang memegang peranan ini adalah presiden selaku kepala negara. Lantas bagaimana mungkin kepercayaan publik dapat terus meningkat dari hari ke hari dengan kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada rakyat.

Terlebih lagi bagi negara yang menganut sistem demokrasi maka, check and ballance tentu saja sangat dibutuhkan. Bukan dengan memanipulasi data-data statistik yang tujuan besarnya tidak lain adalah memproteksi kekuasaan dari kritik.

Pada tahun 2020 silam menurut salah satu survey tentang indeks demokrasi Indonesia kini menduduki peringkat ke-64 tertinggal dibelakang Malaysia dan Timor Leste (Kompas). Berita yang sangat menyedihkan, ketika negara yang jauh lebih dahulu berdiri kini keadaan negaranya tidak jauh lebih baik.

Hal sederhana yang diabaikan oleh rezim pemerintahan hari ini adalah perihal cara yang baik untuk menjaga public trust atau kepercayaan publik. Informasi yang benar bagi publik seharusnya tidak sembunyikan, sehingga hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dapat terpenuhi.

Dengan cara tidak langsung ketika rezim berupaya menyembunyikan kebenaran informasi bagi publik, sama halnya dengan merampas hak masyarakat luas demi menjalankan manfaat air kelapa agenda para elit dan kelompok tertentu.

Hal ini tentu saja telah mencoreng nilai-nilai yang telah tertuang dalam konstitusi bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh keterbukaan informasi publik.

Dalam UU No 14 tahun 2008 dinyatakan bahwa setiap warga negara dijamin haknya untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan public (Anon t.t.).