Cara menekan penyebaran virus corona Pemprov DKI Jakarta mewajibkan SIKM dan Pemprov Bali wajib mengisi aplikasi cekdiri.
Kedua cara yg diterapkan sang ke 2 provinsi ini buat mengurangi penyebaran virus corona di daerahnya.
Bikers yg ingin masuk Bali wajib mengisi pelaksanaan cekdiri yang yang digarap sang Dinas Komunikasi, Informatika & Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali.
apabila masih nekat nir mengisi pelaksanaan cekdiri maka siap-siap buat disuruh putar kembali.
Baca Juga: Di Denpasar 1.990 Pengendara Diminta Putar Balik Selama lima Hari Penerapan PKM
Baca Juga: Bikers Harus Tahu, PSBB Dinilai Kurang Efektif, Bali Tekan Penyebaran Wabah Corona menggunakan Cara Ini
Hingga 31 Mei 2020, sebanyak 2.700an orang yang melakukan penyeberang atau pendatang telah mendaftarkan diri ke aplikasi cekdiri.Baliprov.Go.Id yang disediakan sang Pemerintah Provinsi (Provinsi) Bali.
Jumlah ini dilaporkan sang Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, Gede Pramana pada siaran persnya yang diterima Tribun Bali, Senin (1/6/2020) pagi.
Pramana menjelaskan, pada aplikasi ini pelaku bepergian akan mengisi desa norma tujuan sebagai akibatnya Satgas Gotong-Royong di masing-masing Desa Adat dapat pribadi memantau pelaku perjalanan yg akan memasuki daerahnya melalui sistem satgas desa yg sudah disediakan.
Aplikasi cekdiri yg dibangun sang Diskominfos harga mobil 2020 ini berbasis Desa Adat sebagai akibatnya data-data pendatang akan tersampaikan ke Satgas Gotong Royong di setiap Desa Adat yang sebagai loka tujuannya.
Baca Juga: Gara-gara Satu Pemudik menurut Jakarta Positif Virus Corona, Satu Kampung Langsung Dikarantina
Setiap pendatang juga akan diketahui telah melengkapi diri saat datang pada Bali sesuai persyaratan yang ditentukan dari surat edaran dari Gubernur Bali.
"Saya berharap semua pendatang ke Bali mengisi menggunakan lengkap data-data sesuai form isian pada pelaksanaan tersebut. Data tersebut bisa diisi sebelum membeli tiket dan bepergian menuju pelabuhan penyeberangan," harap Pramana
Ia mengingatkan aplikasi ini sangat gampang pada proses pengisiannya dan terdapat petugas di pelabuhan yang akan membantu sekiranya ada kasus dalam pengisiannya.
Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta menjabarkan, bahwa selain persyaratan berupa identitas diri, Kipem, surat informasi bekerja sampai surat berita bebas Covid-19, pendatang yang masuk ke Bali diwajibkan mengisi data dalam pelaksanaan ‘Cek Diri’.
Baca Juga: Pentingnya SIKM Untuk Menekan Penyebaran Virus Corona, Jalan Tikus Pemudik Dijaga 24 Jam
"Dengan pelaksanaan tersebut nantinya akan memastikan data diri, pekerjaan, loka tinggal sampai konvoi orang tersebut, karena terhubung pula menggunakan Satgas Gotong-Royong pada desa tata cara pada Bali. Petugas di desa istiadat ini yg nantinya akan memastikan orang tadi melakukan SOP misalnya isolasi diri,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra memastikan penduduk pendatang yg berpotensi masuk ke Bali di masa-masa arus kembali lebaran tahun ini akan diperiksa menggunakan ketat dan memenuhi majemuk persyaratan yg telah ditentukan.
“Mereka yg masuk ke Bali sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat dan surat menurut Gubernur Bali, selain harus mempunyai tujuan yang jelas, pekerjaan yang jelas, pula wajib didukung dengan surat bebas Covid-19 berbasis rapid test,” istilah Sekda Dewa Indra.
Hal itu Dewa Indra katakan usai rapat koordinasi menggunakan otoritas Pelabuhan Ketapang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi & pihak terkait lain di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur dalam Senin (25/lima/2020) siang.
Baca Juga: Wah Bisa Tau Nih Bikers, 12 Negara Ini Nyatakan Nol Kasus Corona, Wah Mana Aja Nih?
Surat informasi bebas Covid-19 berbasis rapid test sebagai persyaratan absolut bagi pendatang yg ingin masuk ke Bali dalam masa arus pulang yg diperkirakan akan terjadi dalam satu minggu ke depan.
Dirinya jua mewanti-wanti agar warga yang ingin ke Bali buat melengkapi persyaratan tersebut jauh-jauh hari.
“apabila nir mampu menunjukkan atau hasilnya reaktif akan dipersilahkan untuk putar pulang,” kata Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali itu.
Sekda Dewa Indra menuturkan kedap koordinasi tersebut juga menyepakati lebih jelasnya-lebih jelasnya pelaksanaan & teknis pemeriksaan di lapangan terkait potensi arus kembali ke Bali.
Baca Juga: Masih Banyak yg Bingung Apa Itu New Normal pada Indonesia, Bikers Harus Lakukan Ini Untuk Cegah Virus Corona
“Kita menetapkan mekanisme pemeriksaan pada lapangan, siapa-siapa saja yg menjalankan sampai prosedur penyelesaian jika terdapat masalah pada lapangan, intinya kordinasi petugas kita di lapangan baik di Pelabuhan Ketapang juga Pelabuhan Gilimanuk,” tutur pria dari Pemaron, Kabupaten Buleleng ini.
Mekanisme & tahapan pemeriksaan berlapis menggunakan beberapa check point sebelum mencapai Pelabuhan Ketapang jua digelar buat menghindari terjadinya penumpukan.
Dalam kesempatan tadi Sekda Dewa indra pula menyampaikan bahwa telah dicapai kesepakatan yang sangat baik menurut ke 2 belah pihak yakni Gugus Tugas Provinsi Bali serta Kabupaten Banyuwangi dan pihak otoritas Pelabuhan.
“Bahwa kebijakan (wajib rapid tes) ini adalah kebijakan buat kepentingan kita beserta buat melakukan pengendalian penyebaran covid-19 di semua Indonesia, bukan hanya di Bali. Ini yang jadi dasar terbangunnya konvensi beserta,” tandasnya.
Baca Juga: SIM Mati Jangan Dibuang Bro Kepolisian Kasih Dispensasi Perpanjangan pada Masa Pandemi Corona
“Aspek-aspek teknis pada lapangan, termasuk kemungkinan menempatkan personel berdasarkan Pemprov bali buat turut ditempatkan di Pelabuhan Ketapang selama masa arus balik . Penempatan personel ini jua buat menciptakan komunikasi yg baik, sebagai akibatnya petugas kita pada Gilimanuk bisa mengantisipasi segala kemungkinan, mudah-mudahan komunikasi kita akan semakin lancar kedepannya,” imbuhnya.